Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning SEKILAS TENTANG KLINIK KESEHATAN DI INDONESIA – Arlina Dewi Blog

SEKILAS TENTANG KLINIK KESEHATAN DI INDONESIA

Pengertian dan Jenis-Jenis Klinik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 9 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Adapun, tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Diamping itu, instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik.

Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi :

  1. Klinik Pratama rawat jalan
  2. Klinik Pratama rawat inap
  3. Klinik Utama rawat jalan
  4. Klinik utama rawat inap

Klinik Pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar baik umum maupun khusus.

Klinik Utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Klinik Pratama dan Utama dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan hukum sedangkan Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum. Muhammadiyah sebagai badan hukum dapat mendirikan Klinik Pratama dan Klinik Utama.

1.2 Sistem Jaminan Sosial Nasional

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya agar terwujud manusia Indonesia yang bermutu, sehat, dan produktif. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kedua upaya adalah pelayanan berkesinambungan atau continuum care. Upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan pada sisi hulu untuk mempertahankan agar masyarakat tetap sehat dan tidak jatuh sakit, sedangkan upaya kesehatan perorangan dilaksanakan pada sisi hilir.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai negara berusaha untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk atau jaminan kesehatan semesta (universal health coverage). Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat padapelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan merata bagi seluruh penduduk.

Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHO-SEARO) lainnya telah menyepakati strategi pencapaian jaminan kesehatan semesta yang mencakup langkah: 1) menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai pusat jaminan kesehatan semesta, 2) meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui perlindungan sosial, 3) meningkatkan efisiensi pemberian pelayanan kesehatan, dan 4) memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan untuk mencapai jaminan kesehatan semesta.

Dilandasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Indonesia melaksanakan langkah bagi terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional mulai tahun 2014, demi tercapainya jaminan kesehatan semesta. Salah satu program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah upaya kesehatan perorangan yang bersifat komprehensif dan bermutu, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional memerlukan penyiapan sisi demand dan supply. Pelaksanaan jaminan kesehatan tidak hanya akan menata subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem pelayanan kesehatan, subsistem sumber daya manusia, subsistem farmasi dan alat kesehatan, serta subsistem regulasi, sehingga terjadi harmoni antara semua subsistem dan mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan agar berjalan baik.

Dengan diselenggarakannya satu sistem jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk pada tahun 2014, maka berbagai jenis jaminan kesehatan akan melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk maksud tersebut dilakukan penyiapan oleh semua pihak yang meliputi penyiapan: 1) fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur, 2) pembiayaan dan transformasi program serta kelembagaan, 3) regulasi, 4) sumber daya manusia dan capacity building, 5) kefarmasian dan alat kesehatan, serta 6) sosialisasi dan advokasi. Saya menyambut baik terbitnya Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ini untuk dijadikan pedoman dalam penyiapan dan pentahapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak dari berbagai keDerajat Kesehatan masyarakat Indonesia saat ini belum begitu baik, hal ini ditunjukan dengan Human Development Indeks (Indeks Pembangunan Manusia) dan Angka Kematian Ibu dan Bayi yang belum menggembirakan. Sejak 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara (UNFPA, 2013) dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lima tahun kemudian, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2013) menunjukkan AKI di Indonesia berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran hidup. Dibutuhkan upaya pemerintah maupun masyarakat untuk berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

System Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan sejak tahun 2014, sampai dengan Agustus 2017 jumlah warga negara yang menjadi peserta JKN  sekitar  169,5 juta penduduk dan seluruh penduduk wajib menjadi peserta JKN pada tahun 2019. System JKN mewajibkan semua peserta JKN yang sakit,  berobat wajib melalui system rujukan yaitu melalui FKTP terlebih dahulu sebelum ke RS. Kebijakan rujukan berjenjang akan berpengaruh terhadap kunjungan di rumah sakit, baik tipe A,B,C, dan D. Rumah sakit tipe C/D akan mendapatkan pasien dari rujukan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 1. Apabila rumah sakit tipe C/D tidak mempunyai jejaring Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 1 maka angka kunjungan akan berkurang yang berakibat terhadap keuangan rumah sakit.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (kinik utama) belum memenuhi jumlah yang ideal. Jumlah peserta JKN tidak tersebar merata pada FKTP, yang ada saat ini masih terkonsentrasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2016 pasal 29 memberikan amanah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memeratakan peserta BPJS disetiap FKTP baik Puskesmas, klinik maupun praktek dokter mandiri. Pemerintah telah menerbitkan tentang persyaratan perizinan mendirikan klinik pratama maupun klinik utama.

1.3Rangkuman

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik. Disamping itu, macam-macam klinik dibagi menjadi dua yakni Klinik Pratama dan Klinik Utama. Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelanan medis dasar umum ataupun khusus dan Klinik Utama adalah yang menyelenggarkan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medic dasar dan spesialistik. Adapun peran Klinik dalam system Jaminan Kesehatan Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan merata bagi seluruh penduduk. Kedudukan Jaminan Nasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah untuk menyamaratakan peserta BPJS disetiap Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama (FKTP) baik Puskesmas, Klinik, ataupun praktek dokter mandiri.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*